ManggalaNews, JAKARTA – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Taruna Ikrar, datang langsung menemui Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam pertemuan strategis untuk membahas isu mendesak: Maraknya Peredaran Obat Ilegal dan Jamu Berbahaya di Ibu Kota. Suasana hangat namun sarat kepedulian menyelimuti Balai Kota DKI Jakarta pada Senin Pagi (28/7-2025).

Prof. Taruna bersama rombongan pejabat tinggi BPOM tiba sekitar Pukul 11.00 Wib, antara lain Sekretaris Utama BPOM RI, Irjen Pol. Dr. Jayadi, Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, dan Kepala Balai Besar POM Jakarta, Sofiyani Chandrawati Anwar. Sambutan hangat dari jajaran Pemprov DKI langsung terasa, bahkan disambut langsung oleh Gubernur Pramono dengan sapaan khas dan “cipika-cipiki” yang mencerminkan keakraban dua pemimpin yang punya misi besar bersama: melindungi warga dari ancaman pangan dan obat berbahaya.

“Terima kasih Pak Gubernur atas support kepada kami di BPOM. Pengawasan obat dan makanan sangat krusial, terutama di Jakarta,” ujar Prof. Taruna.

Dalam pertemuan tersebut, Prof. Taruna memaparkan tantangan serius pengawasan obat dan makanan di Jakarta. Ia mengungkap fakta bahwa peredaran Obat-obat Tertentu (OOT) tanpa izin masih tinggi, terutama di wilayah Jakarta Timur, Utara, dan Barat.

“Obat dijual bebas di toko kelontong, gerobak, bahkan tukang kopi keliling. Ini sangat membahayakan,” tegasnya.

Tak hanya itu, BPOM juga menemukan penjualan jamu mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di berbagai depot jamu tradisional. Penindakan pun tak mudah karena pelaku kerap kabur, membuat proses hukum terhambat.

“Kami juga menemukan pangan olahan dari luar negeri—seperti makanan India dan Cina—yang masuk tanpa izin edar. Banyak toko etnik yang menjualnya, padahal ini berisiko jika tidak terdaftar dan terverifikasi,” tambah Prof. Taruna.

Gubernur Pramono Anung merespons cepat dan menyatakan dukungan penuh. Ia memuji pendekatan BPOM yang kini lebih transparan dan progresif di bawah kepemimpinan Prof. Taruna.

“Kami mendukung penuh pengawasan BPOM. Jakarta tidak boleh jadi tempat nyaman bagi pelaku penyimpangan distribusi obat dan makanan,” tegas Gubernur Pramono.

Pertemuan singkat selama 30 menit ini ditutup dengan penyerahan cenderamata dan foto bersama, menegaskan komitmen kuat antara pusat dan daerah dalam menjaga keamanan pangan dan obat masyarakat.