www.manggalanews.com – Makassar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serta persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, berlangsung di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (1/9/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel, Ditreskrimsus Polda Sulsel, Hiswana Migas, serta sejumlah organisasi perangkat daerah lingkup Pemprov Sulsel.

Jufri Rahman mengatakan, rapat tersebut digelar untuk mengidentifikasi penyebab antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU sekaligus merumuskan langkah penanganan bersama.

“Hari ini kita melakukan rapat koordinasi terkait penyaluran BBM bersubsidi di Sulsel bersama Pertamina dan Hiswana Migas. Pertemuan ini penting dan strategis. Kita berupaya mencari apa yang menjadi penyebab antrean panjang di SPBU,” ujarnya.

Menurut Jufri, penanganan persoalan antrean BBM membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pertamina, hingga pengusaha SPBU.

Salah satu langkah yang dibahas adalah penataan kendaraan setelah melakukan pengisian BBM agar tidak menimbulkan penumpukan di sekitar SPBU dan mengganggu arus lalu lintas.

“Sudah ada ketegasan bahwa polisi, Satpol PP, dan Satgas kabupaten/kota yang akan dibentuk akan melakukan penertiban. Tidak boleh ada mobil parkir setelah mengisi di SPBU,” tegasnya.

Pemprov Sulsel juga berencana menindaklanjuti hasil rapat melalui koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota, termasuk pembentukan satuan tugas untuk membantu menangani antrean di lapangan.

Sementara itu, General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, memastikan stok dan distribusi BBM, termasuk biosolar bersubsidi, berada dalam kondisi cukup dan lancar.

“Secara stok dan penyaluran di SPBU maupun di Pertamina dalam kondisi cukup dan lancar. Stok selalu tersedia,” katanya.

Meski demikian, Pertamina mencatat adanya peningkatan permintaan BBM jenis solar dalam beberapa waktu terakhir, terutama dari kendaraan berukuran besar. Kondisi tersebut menyebabkan antrean di sejumlah SPBU.

Pertamina bersama Pemprov Sulsel, aparat kepolisian, dan Dinas ESDM disebut telah melakukan koordinasi harian untuk mengatasi persoalan tersebut.

Selain mengurai antrean, pengawasan juga akan diperketat untuk memastikan BBM bersubsidi tersalurkan secara tepat sasaran. Pertamina akan melakukan evaluasi terhadap transaksi dan kendaraan yang terindikasi melakukan pembelian tidak wajar.

“Kita bersama-sama akan melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran BBM di SPBU, khususnya yang memang terjadi antrean. Kalau ada penyalahgunaan, akan ditindaklanjuti,” ujar Deny.

Melalui langkah koordinasi dan pengawasan terpadu tersebut, Pemprov Sulsel dan Pertamina berharap antrean kendaraan dapat segera diurai, distribusi BBM tetap lancar, serta aktivitas masyarakat dan pengguna jalan tidak terganggu.