Komite I DPD RI menggali kondisi pembangunan desa di Sulsel. Dana Desa, infrastruktur, BUM Desa dan Koperasi Merah Putih menjadi perhatian.

www.manggalanews.com – Makassar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk menggali kondisi faktual pembangunan desa sekaligus memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan pemerintahan desa.

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (21/9/2026), sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja Komite I DPD RI pada 20–22 September 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), pemerintah daerah, pemerintah desa, asosiasi desa, serta pemangku kepentingan terkait.

Sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, pemanfaatan Dana Desa, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), hingga pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang diwakili Kepala Dinas PMD Sulsel, Drs. H. Muh. Saleh, M.Si., menyampaikan bahwa desa memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah.

“Desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkan subjek atau garda terdepan pembangunan. Desa memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, pembangunan desa harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah Sulsel yang memiliki potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan hingga kawasan kepulauan.

Dalam bidang konektivitas, Sulsel memperoleh alokasi Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah 2025 sebesar Rp258,17 miliar untuk pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 62,54 kilometer yang tersebar di 20 kabupaten/kota.

Namun, pembangunan desa masih menghadapi tantangan, antara lain kesenjangan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, serta kebutuhan penguatan tata kelola dan akuntabilitas.

Wakil Ketua I Komite I DPD RI, Carel Simon Petrus Suebu, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual pembangunan dan pemberdayaan desa di Sulsel.

Ia menekankan pentingnya menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dengan dukungan Dana Desa, khususnya untuk pengentasan kemiskinan, penguatan layanan dasar, dan pembangunan infrastruktur.

Komite I DPD RI juga menyoroti pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dan sinerginya dengan BUM Desa. Peserta rapat turut menyampaikan aspirasi mengenai pengelolaan Dana Desa, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur serta pendampingan desa.

Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDT, Friendy Parulian Sihotang, menjelaskan bahwa pemanfaatan Dana Desa diarahkan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang telah ditetapkan.

Berbagai masukan dalam pertemuan tersebut akan menjadi bahan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait.

Melalui kunjungan kerja ini, sinergi pemerintah pusat, Pemprov Sulsel, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat untuk mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.