www.manggalanews.com – Makassar. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menekankan pentingnya penerapan prinsip 4K dalam upaya mengendalikan inflasi di Sulsel. Empat aspek tersebut meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi dan koordinasi.

Hal itu disampaikan Jufri Rahman saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota IHK Provinsi Sulsel di Ruang Rapat Sipakainge, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Senin (10/8/2026).

Jaga Keterjangkauan Harga

Jufri mengatakan keterjangkauan harga perlu dijaga melalui berbagai intervensi pemerintah, termasuk operasi pasar dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM).

“Operasi pasar dan GPM terus kita lakukan sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga, dengan menghadirkan komoditas yang menjadi target inflasi,” ujarnya.

Selain menjaga harga, Jufri menekankan pentingnya memastikan ketersediaan pasokan di pasar. Ia mendorong TPID kabupaten/kota untuk rutin melakukan pemantauan harga dan kondisi pasokan bersama Satgas Pangan.

“Kita perlu menjaga ketersediaan pasokan. TPID kabupaten/kota harus rutin melakukan pemantauan di pasar bersama Satgas Pangan,” katanya.

Perkuat Distribusi Antardaerah

Menurut Jufri, kelancaran distribusi juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga.

“Kerja sama antardaerah harus dibangun. Bagaimana daerah yang defisit bisa bekerja sama dengan daerah yang surplus. Hal ini membantu stabilisasi pasokan dan harga,” jelasnya.

Pemprov Sulsel, lanjut Jufri, juga terus mendorong peningkatan produksi pangan sekaligus menjaga ketersediaan stok. Beras menjadi salah satu komoditas pangan yang mendapat perhatian karena turut memengaruhi perkembangan inflasi.

“Kita mendorong produksi. Makanya Pemprov Sulsel memberikan bantuan bibit melalui Mandiri Benih, termasuk bantuan alsintan untuk petani,” sebutnya.

Ia juga mendorong penguatan basis data secara digital untuk memudahkan pemerintah melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok secara lebih cepat dan akurat.

Komunikasi dan Koordinasi Diperkuat

Dari sisi komunikasi dan koordinasi, Jufri menilai keterlibatan berbagai pihak, termasuk Tim Penggerak PKK, memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat terkait konsumsi pangan.

Menurutnya, masyarakat perlu didorong untuk memanfaatkan lahan yang tersedia dengan menanam kebutuhan pangan keluarga sekaligus menerapkan pola belanja yang bijak.

“Komunikasi yang efektif juga diperlukan. Bagaimana peran PKK mengajak masyarakat untuk menanam untuk kepentingan konsumsi keluarga. Kita juga perlu mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan pembelian panik, berbelanja secara bijak, dan membeli sesuai kebutuhan,” pungkasnya.

Sulsel Catat Deflasi 0,18 Persen pada Juli 2026

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, melaporkan Sulsel mengalami deflasi sebesar 0,18 persen secara bulanan (month to month/mtm) pada Juli 2026.

Secara tahunan, inflasi Sulsel tercatat sebesar 2,75 persen (year on year/yoy), sedangkan secara tahun kalender mencapai 2,36 persen (year to date/ytd).

Rizki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini telah dilaksanakan sebanyak 830 Gerakan Pangan Murah (GPM) di Sulsel.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 440 GPM atau sekitar 53 persen dilaksanakan di kabupaten/kota yang menjadi wilayah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Namun, ia menilai pelaksanaan GPM masih perlu dievaluasi, khususnya dari aspek ketepatan lokasi pelaksanaan.

“Kita mendorong implementasi GPM dengan prinsip 4T harus diperkuat, yakni tepat lokasi, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat komoditas,” ungkapnya.