www.manggalanews.com – Makassar. Inflasi Sulawesi Selatan tercatat sebesar 2,86 persen secara tahunan pada Agustus 2026. Angka tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulsel karena pergerakan harga berkaitan langsung dengan daya beli dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan yang dirilis 1 September 2026, inflasi year on year (y-on-y) Sulsel pada Agustus mencapai 2,86 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,02.

BPS mencatat inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Wajo sebesar 3,08 persen, sedangkan inflasi terendah berada di Kota Palopo sebesar 1,73 persen. Data tersebut mencerminkan adanya perbedaan perkembangan harga antarwilayah di Sulawesi Selatan.

Pemerintah Provinsi Sulsel kemudian memperkuat langkah pengendalian inflasi, khususnya terhadap harga kebutuhan pokok dan kelancaran pasokan pangan.

Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman mengatakan pengendalian inflasi tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan angka statistik. Menurutnya, inflasi berkaitan langsung dengan daya beli, kesejahteraan masyarakat, ketahanan sosial, serta keberlangsungan usaha.

“Pengendalian inflasi itu harus menjadi agenda strategis pembangunan daerah karena ini strategis, maka seluruh kepala daerah harus terlibat dengan seluruh jajarannya,” ujar Jufri dalam High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building TPID Zona V di Tana Toraja, Selasa (22/9/2026).

Jufri meminta pemerintah daerah memperkuat pemantauan harga di pasar bersama BPS, Bulog dan instansi terkait. Gerakan Pangan Murah dan pasar murah juga didorong dilaksanakan secara tepat waktu, lokasi dan sasaran.

Selain itu, Pemprov Sulsel mendorong pembentukan Mini Distribution Centre (MDC) sebagai kios pangan pemerintah daerah untuk membantu intervensi harga pangan.

Langkah lainnya mencakup pemetaan komoditas penyumbang inflasi, memastikan pasokan dari sentra produksi, memperkuat kerja sama antardaerah, memperbaiki distribusi dan logistik, memperkuat cadangan pangan, serta meningkatkan pengawasan harga.

Jufri juga menekankan pentingnya sinergi antardaerah karena setiap wilayah memiliki peran dalam rantai pasok pangan. Sejumlah daerah menjadi sentra produksi pertanian dan hortikultura, sementara wilayah lainnya berperan sebagai pusat perdagangan dan distribusi.

“Kelima strategi harus dijalankan secara bersamaan dan berbasis data,” tegasnya.

Pemprov Sulsel berharap penguatan pasokan dan distribusi tersebut dapat menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok sekaligus menekan tekanan inflasi di daerah.

Dengan inflasi Sulsel yang berada pada level 2,86 persen pada Agustus 2026, perkembangan harga pangan dan kebutuhan masyarakat menjadi salah satu indikator yang perlu terus dipantau memasuki akhir September.

Per 24 September 2026, data inflasi September 2026 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) karena angka inflasi bulanan dihitung berdasarkan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) selama satu bulan penuh. Dengan demikian, data September masih dalam proses pengumpulan dan pengolahan hingga akhir bulan. BPS biasanya merilis angka inflasi bulan berjalan pada awal bulan berikutnya, setelah seluruh data harga dan komponen IHK selesai dihimpun dan diverifikasi. Karena itu, angka 2,86 persen yang saat ini tersedia merupakan inflasi Sulawesi Selatan pada Agustus 2026 secara tahunan (y-on-y), bukan angka inflasi September

------------------

Sumber utama: BPS Sulawesi Selatan – Inflasi Agustus 2026 , Pemprov Sulsel – HLM TPID Zona V, 23 September 2026