www.manggalanews.com — Jakarta. Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat transformasi digital untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis kota cerdas (smart city). Strategi tersebut dipaparkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Muhammad Roem, dalam forum peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Dalam kegiatan yang digelar Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tersebut, Roem menjelaskan bahwa transformasi digital Makassar bertumpu pada integrasi sistem pemerintahan, pengelolaan data terpadu, peningkatan kualitas layanan masyarakat, serta pemantauan kinerja perangkat daerah.

Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah super app Lontara+, platform yang mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu pintu akses digital.

Layanan tersebut mencakup pengaduan masyarakat, administrasi kependudukan, pembayaran pajak, kesehatan, pendidikan, informasi harga pangan, cuaca dan kebencanaan, pariwisata, ketenagakerjaan, transportasi, perizinan, bantuan sosial, hingga persampahan.

Pemkot Makassar juga mengembangkan tata kelola data melalui konsep Data Lake/Big Data sebagai pusat integrasi, penyimpanan, dan pengolahan data dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Pemanfaatannya diperkuat dengan dashboard berlapis, mulai dari tingkat strategis, taktis, operasional, hingga teknis.

29.389 Pengaduan Masyarakat

Berdasarkan data periode Juli 2025 hingga Oktober 2026, tercatat 29.389 tiket pengaduan masyarakat yang melibatkan 52 OPD.

Sebanyak 27.104 tiket atau 92,22 persen berstatus selesai. Sementara itu, 2.172 tiket atau 7,39 persen masih dalam proses dan 111 tiket atau 0,38 persen berstatus tertunda. Dua tiket lainnya tercatat dengan status yang belum dirinci dalam bahan paparan.

Dinas Perhubungan menjadi OPD dengan jumlah pengaduan tertinggi, yakni 16.232 tiket. Rata-rata waktu penyelesaian pengaduan mencapai lima hari tujuh jam 28 menit.

Data tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan respons terhadap laporan warga dan mengidentifikasi sektor pelayanan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Penanganan pengaduan dilakukan melalui enam tahapan, mulai dari penerimaan laporan, validasi dan pencatatan, disposisi kepada OPD terkait, tindak lanjut di lapangan, pemantauan standar waktu pelayanan (Service Level Agreement/SLA), hingga konfirmasi kepada pelapor.

Command Center Beroperasi 24 Jam

Untuk memperkuat pengawasan, Pemkot Makassar mengembangkan Command Center yang mengintegrasikan data warga, media sosial, dan kamera pengawas atau CCTV dengan dukungan operasional selama 24 jam melalui sistem pergantian petugas.

Pengembangan digital tersebut juga disertai sejumlah pengakuan, termasuk keterlibatan dalam pilot nasional program Pantau SPMB serta penghargaan GM-Digital Awards 2025 dan TOP Digital Awards 2025, sebagaimana dipaparkan dalam forum tersebut.

Roem berharap forum ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan memperkuat kolaborasi antardaerah dalam mengembangkan kota cerdas.

Melalui integrasi layanan, pemanfaatan data, dan penguatan pengawasan, Pemkot Makassar mendorong pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan berkelanjutan.