Seluruh Fraksi Setuju, RUU Perampasan Aset Selangkah Lagi Dibawa ke Paripurna DPR

Post Image Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

Author: RZ

Created: Nov 18, 2026

Category: Nasional, Politik dan Pemilu

Views: 25

Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna setelah seluruh fraksi menyetujui hasil pembahasan tingkat I.

www.manggalanews.com — Jakarta. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki babak baru. Komisi III DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati rancangan regulasi tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II melalui Rapat Paripurna DPR RI.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna terdekat. Dengan demikian, rancangan aturan tersebut semakin dekat menuju tahap pengesahan menjadi undang-undang.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Turut hadir Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, serta Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath dan Dede Indra Permana.

Dari pihak pemerintah, hadir Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rapat tersebut, Dasco meminta persetujuan anggota Komisi III dan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU ke tingkat II, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

Seluruh peserta rapat menyatakan setuju. Persetujuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan naskah RUU oleh perwakilan fraksi dan pemerintah.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya menyampaikan laporan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja). Dalam prosesnya, Panja telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Pembahasan juga mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, pengawasan melalui pengadilan, hingga perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki itikad baik.

Selain itu, rancangan regulasi tersebut mengatur pengelolaan aset hasil perampasan agar dilakukan secara profesional dan akuntabel, termasuk penyimpanan, pengamanan, pemanfaatan, penjualan, serta pengembalian aset kepada pihak yang berhak.

Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej yang mewakili pemerintah menyampaikan persetujuan agar RUU tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II. Pemerintah memandang mekanisme perampasan aset diperlukan untuk mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya yang merugikan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, persetujuan tingkat I belum menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai undang-undang. Rancangan tersebut masih harus melalui pengambilan keputusan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Jika disetujui dalam paripurna, RUU tersebut selanjutnya memasuki tahapan pengesahan sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam pembentukan instrumen hukum pemberantasan korupsi, khususnya dalam upaya memulihkan kerugian negara dan mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

 

Comments

Belum ada komentar