Appi Gabung Demokrat, Ujian Sesungguhnya Ada pada Konsolidasi Politik Makassar

www.manggalanews.com — Makassar. Perpindahan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi dari Partai Golkar ke Partai Demokrat bukan hanya menandai perubahan afiliasi politik seorang kepala daerah. Langkah tersebut juga membuka babak baru yang menarik untuk dicermati, terutama mengenai bagaimana kekuatan politik personal diterjemahkan menjadi kerja organisasi.

Appi resmi menjadi kader Demokrat pada Kamis (8/10/2026), tiga hari setelah menyatakan mundur dari Golkar. Penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) berlangsung di Hotel Claro, Makassar, dalam kegiatan pendidikan politik yang digelar DPD Demokrat Sulawesi Selatan

Namun, perpindahan partai bukanlah akhir dari perjalanan politik tersebut. Justru setelah status keanggotaan berubah, tantangan berikutnya adalah membangun hubungan dengan struktur dan kader partai yang telah lebih dahulu bekerja.

Appi menyatakan dirinya bergabung sebagai individu dan tidak membawa gerbong kader Golkar. Ia juga menyerahkan keputusan kepada masing-masing kader apabila ingin mengikuti langkah politiknya atau tetap bertahan di partai sebelumnya.

Pernyataan itu menjadi titik penting dalam membaca langkah Appi. Tanpa perpindahan kader secara kolektif yang terkonfirmasi, kekuatan politik yang dibawanya ke Demokrat belum dapat diukur hanya dari statusnya sebagai wali kota.

Musda Menjadi Ruang Konsolidasi

Perhatian berikutnya tertuju pada Musyawarah Daerah Demokrat Sulsel yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Oktober 2026.

Nama Appi telah dikaitkan dengan kemungkinan kontestasi kepemimpinan partai. Meski demikian, ia belum memastikan akan maju dan menyatakan belum mengetahui langkah politiknya lebih jauh.

Dalam situasi tersebut, hal yang patut dicermati bukan semata-mata apakah Appi akan mencalonkan diri sebagai ketua. Pertanyaan lainnya adalah bagaimana Demokrat mengakomodasi kader baru yang memiliki jabatan publik, sekaligus menjaga mekanisme organisasi dan peran kader yang sudah ada.

Konsolidasi yang sehat membutuhkan komunikasi, pembagian peran, dan penghormatan terhadap aturan organisasi. Popularitas seorang tokoh dan kekuatan struktur partai merupakan dua hal berbeda yang perlu dibangun secara bersamaan.

Tanggung Jawab sebagai Wali Kota Tetap Utama

Di tengah perubahan afiliasi politik tersebut, perhatian masyarakat Makassar juga tertuju pada pelaksanaan tugas Appi sebagai kepala daerah.

Sebagai wali kota, tanggung jawabnya mencakup pelayanan publik, pembangunan kota, dan pelaksanaan program pemerintahan. Aktivitas kepartaian merupakan bagian dari kehidupan politiknya, tetapi kepentingan masyarakat tetap harus menjadi orientasi penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, perkembangan politik Appi selanjutnya dapat dicermati melalui dua jalur: proses konsolidasinya di Demokrat dan kesinambungan kinerja pemerintahan Kota Makassar.

Perpindahan partai sendiri tidak otomatis membuktikan perubahan arah kebijakan ataupun konfigurasi politik daerah. Penilaian tersebut membutuhkan perkembangan dan bukti yang dapat diamati.

Pada akhirnya, bergabungnya Appi dengan Demokrat menghadirkan babak baru yang belum selesai. Musda mendatang akan menjadi salah satu momentum untuk melihat bagaimana posisinya berkembang di dalam partai. Sementara bagi masyarakat Makassar, ukuran yang tetap relevan adalah bagaimana pemerintahan berjalan dan kebutuhan warga ditangani.