www.manggalanews.com — Makassar. Kabut asap dan penurunan kualitas udara di Kota Makassar menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menginstruksikan sejumlah perangkat daerah mengambil langkah perlindungan bagi masyarakat, terutama anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.

Dalam keterangan resmi Pemkot Makassar, Selasa (13/10/2026), Munafri meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan menyiapkan masker gratis untuk siswa sekolah serta kelompok masyarakat yang rentan terhadap paparan polusi udara.

“Saya sudah instruksikan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan menyiapkan masker untuk dibagikan secara gratis kepada anak-anak sekolah dan kelompok rentan, termasuk para lanjut usia dan ibu hamil,” ujar Munafri dalam rilis tersebut.

Pemkot juga meminta Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memperkuat koordinasi dalam merespons kondisi di lapangan.

Langkah lain yang dipertimbangkan meliputi penyemprotan air dan upaya pengendalian debu sesuai kondisi serta kebutuhan di lapangan.

Kualitas Udara Perlu Diwaspadai

Kondisi kualitas udara di Sulawesi Selatan turut menjadi perhatian. Berdasarkan pemberitaan yang mengutip data BMKG, pada Rabu (14/10/2026), sebanyak 16 wilayah di Sulawesi Selatan diprediksi berada dalam kategori tidak sehat.

Sementara itu, BMKG Maritim mencatat prakiraan kondisi udara kabur di perairan Selat Makassar bagian utara pada beberapa waktu dalam periode 14–17 Oktober 2026. Informasi tersebut merupakan prakiraan kondisi atmosfer di wilayah perairan, bukan pengukuran langsung kualitas udara di seluruh Kota Makassar.

Paparan partikel halus dari asap dan debu dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Karena itu, masyarakat diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan di luar rumah apabila kualitas udara memburuk.

Warga yang mengalami sesak napas atau keluhan kesehatan yang semakin berat juga disarankan segera mencari pertolongan medis.

Pemkot Makassar mengajak masyarakat mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara dan menjaga kesehatan bersama. Koordinasi lintas perangkat daerah diharapkan dapat memperkuat langkah antisipasi sekaligus memastikan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang diperlukan.

Upaya tersebut menjadi bagian dari respons pemerintah daerah terhadap kondisi kabut asap, dengan pemantauan kualitas udara dan penanganan berdasarkan perkembangan di lapangan.