“Penanganan sejumlah perkara dugaan korupsi kembali menunjukkan perkembangan pada awal September 2026. Di satu sisi, Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di sisi lain, kejaksaan melakukan pemulihan keuangan negara melalui pengembalian uang hasil perkara korupsi.”

www.manggalanews.com – Jakarta. Rangkuman perkembangan pemberantasan korupsi September 2026 dimana penanganan sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi terus bergerak pada September 2026. Perkembangan terlihat dari berlanjutnya penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga upaya pemulihan keuangan negara dan daerah melalui pengembalian uang hasil perkara.

Dalam perkara MBG, Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung masih melakukan pemeriksaan saksi. Pada 8 September 2026, sebanyak lima orang diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program MBG pada Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025–2026.

Kelima saksi tersebut berasal dari unsur BGN, yayasan, dan badan usaha milik negara. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan untuk memperkuat pembuktian serta mendalami pihak-pihak yang berkaitan dengan tata kelola program tersebut.

Perkembangan itu menunjukkan perkara MBG masih berada dalam proses hukum. Karena penyidikan belum selesai, setiap pihak yang diperiksa maupun disebut dalam perkara tetap harus ditempatkan dalam kerangka asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Di sisi lain, pemberantasan korupsi juga ditunjukkan melalui langkah pemulihan aset. Kejaksaan Negeri Tuban pada 2 September 2026 menyerahkan uang sitaan sebesar Rp1.276.840.000 kepada Pemerintah Kabupaten Tuban untuk dikembalikan ke kas daerah.

Uang tersebut berasal dari perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan pada kegiatan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM), BUMD Kabupaten Tuban, periode 2017–2022. Pemkab Tuban menyatakan uang tersebut selanjutnya masuk ke kas daerah.

Pengembalian tersebut menjadi bagian penting dalam pemberantasan korupsi karena penanganan perkara tidak hanya berkaitan dengan proses pidana terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan aset dan pengembalian hak keuangan negara maupun daerah.

Rangkaian perkembangan tersebut memperlihatkan dua sisi pemberantasan korupsi pada September 2026. Di satu sisi, aparat penegak hukum masih mendalami perkara melalui pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti. Di sisi lain, perkara yang telah berkekuatan hukum tetap memasuki tahap eksekusi dan pemulihan aset.

Bagi publik, perkembangan tersebut menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan proses hukum yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan. Penindakan harus berjalan seiring dengan upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan serta memastikan kerugian keuangan negara dapat dipulihkan sesuai ketentuan hukum.