www.manggalanews.com — Makassar. Momentum silaturahmi antara Wali Kota Makassar, dan Ketua Rukun Tetangga (RT) serta Rukun Warga (RW), untuk memperkuat komitmen pelayanan publik hingga ke tingkat lingkungan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan kebersihan lingkungan menjadi dua fokus utama yang harus dijalankan secara konsisten dan kolaboratif oleh RT/RW sebagai garda terdepan pemerintah.

Penegasan itu disampaikan saat menghadiri pertemuan dan pengarahan kepada seluruh Ketua RT/RW se-Kota Makassar, yang juga dihadiri Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa. Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan bahwa terdapat kesamaan mendasar antara RT/RW dan Wali Kota, yakni sama-sama dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme pemilihan.

“RT/RW dan Wali Kota itu sama, kita dipilih oleh masyarakat melalui ujung paku. Artinya, amanah ini harus dibalas dengan kerja nyata dan pelayanan maksimal,” kata Munafri, saat silaturahmi bersama Ketua RT/RW se-Kota Makassar, yang gelar di Pantai Bosowa. Minggu( 8/2/2026).

Appi, menekankan tidak ingin mendengar adanya laporan masyarakat terkait RT/RW yang malas, tidak responsif, enggan bergaul dengan warga, atau tidak mau menjalankan program-program pemerintah. Pelayanan publik harus benar-benar dirasakan masyarakat. Saya tidak mau lihat lagi ada warga susah berobat di Puskesmas, dan susah mendapatkan pekerjaan di Kota Makassar. Ini harus kita kerjakan bersama RT/RW.

RT dan RW diminta aktif melaporkan persoalan di wilayah masing-masing kepada lurah dan camat. Menurutnya, RT/RW adalah ujung tombak pemerintah dalam memantau kondisi lingkungan, mulai dari persoalan sosial hingga infrastruktur.

Penekanan soal kebersihan lingkungan menjadi perhatian khusus dalam arahan tersebut. Selaku Wali Kota, ia meminta RT/RW serius mengelola sampah mulai dari sumbernya dan mendorong partisipasi warga menjaga kebersihan lingkungan.

Appi juga mengajak masyarakat rutin melakukan kerja bakti mingguan dan memanfaatkan bank sampah. Botol plastik bekas yang bernilai jual Rp7.000–Rp8.000 per kilogram dinilai bisa menjadi sumber tambahan pendapatan di tingkat RT.

Terkait retribusi sampah, Wali Kota menjelaskan bahwa kebijakan pembebasan biaya hanya diberikan kepada warga kurang mampu. Salah satunya diukur melalui daya listrik rumah tangga 900 watt. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat miskin.

“Kalau tinggal di perumahan real estate, tidak bisa minta gratis sampah. Ini soal keadilan,” tegasnya.

Aduan Publik Lewat Aplikasi Lontara Wali Kota juga memperkenalkan sistem pengaduan berbasis digital melalui aplikasi Lontara. Seluruh RT/RW diwajibkan mengunduh aplikasi tersebut agar dapat memantau dan meneruskan aduan warga secara cepat.

“Persoalan jalan, sampah, dan drainase harus cepat diselesaikan. Alhamdulillah, tahun ini banjir di Makassar jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya, mengingatkan.

Selanjutnya, Appi mengingatkan agar RT/RW meninggalkan sekat- sekat politik dan kepentingan kelompok. Menurutnya, seluruh RT/RW kini adalah bagian dari Pemerintah Kota Makassar yang bertugas menyukseskan program pembangunan.

Appi juga menekankan pentingnya tata kelola bantuan sosial yang adil dan transparan. Pemerintah Kota Makassar, akan memaksimalkan sistem pembagian sembako dan bansos berbasis digital, menjadikan Makassar sebagai salah satu kota percontohan nasional.

“Tidak boleh lagi ada cerita yang dapat bantuan itu sepupunya Pak RT atau Pak RW. Bansos harus sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Munafri juga menyampaikan terkait rumah bersama bagi anak Muda disebut Makassar Creative Hub, sebagai ruang pengembangan kapasitas anak muda sekaligus penghubung pencari kerja dan pemberi kerja.

Begitu pun program, akses air bersih. Dimana, PDAM dengan upaya penyaluran air ke wilayah-wilayah yang selama puluhan tahun belum terlayani. Selain itu, pembangunan Stadion Untia, yang saat ini tengah memasuki proses tender dan pembangunan, dengan target penyelesaian pada 2027–2028.

Di akhir arahannya, Wali Kota menegaskan komitmen integritas pemerintahan dengan melarang segala bentuk pungutan liar di tingkat kelurahan. RT dan RW diminta bekerja sama dengan lurah untuk saling mengawasi serta melaporkan oknum ASN yang menyalahgunakan kewenangan atau fasilitas negara.

“Bapak Ibu RT/RW juga adalah pilihan masyarakat. Amanah ini harus dijaga. Bantu kami Pemerintah membangun Kota Makassar, dan meningkatkan kesejahteraan warga,” pungkasnya.