www.manggalanews.com – Makassar. Persoalan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kota Makassar kembali menjadi sorotan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap adanya dugaan penimbunan BBM bersubsidi di tengah persoalan antrean yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Bahlil menyebut kondisi yang terjadi di Makassar tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan BBM. Menurutnya, terdapat peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi yang ikut memberikan tekanan terhadap penyaluran BBM bersubsidi.

Selain itu, Bahlil menyampaikan adanya dugaan penimbunan BBM bersubsidi. Pernyataan tersebut disampaikan ketika persoalan antrean BBM di Makassar masih menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan penambahan kuota BBM sebesar 30 persen kepada pemerintah pusat sebagai langkah mengantisipasi meningkatnya kebutuhan BBM di Sulsel.

Usulan tersebut disampaikan setelah Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi bersama unsur Forkopimda dan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan Iswana Migas Sulsel melakukan evaluasi serta monitoring terhadap kebijakan penanganan antrean BBM yang telah berjalan selama beberapa hari terakhir di Aula Asta Cita Rujab Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, kondisi antrean BBM saat ini mulai terurai. Namun, evaluasi terhadap kebutuhan pasokan dan kuota BBM tetap dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Pemerintah sebelumnya telah mengambil sejumlah langkah untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan. Salah satunya melalui penerapan kebijakan ganjil-genap di SPBU untuk mengatur pembelian BBM tertentu.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengusulkan adanya relaksasi atau pengecualian bagi pengemudi ojek online (ojol) dalam penerapan kebijakan ganjil-genap saat membeli BBM di SPBU. Usulan tersebut disampaikan Munafri dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).

Di sisi lain, pemerintah daerah bersama Pertamina juga melakukan berbagai langkah untuk memperluas akses masyarakat terhadap BBM. Salah satunya dengan menyiapkan layanan Modular SPBU di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar.

Sebanyak tiga unit Modular SPBU disiapkan khusus untuk melayani kendaraan roda dua. Pengisian Pertalite di lokasi tersebut dibatasi maksimal tiga liter dan tetap menerapkan ketentuan pelat nomor ganjil-genap.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan di SPBU lain sekaligus memberikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan BBM.

Sementara itu, pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi menjadi perhatian pemerintah agar bahan bakar yang mendapatkan subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Pertamina dan aparat terkait untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan.

Pernyataan mengenai dugaan penimbunan tersebut menjadi perhatian karena muncul ketika masyarakat masih menghadapi persoalan antrean BBM di sejumlah lokasi. Penanganan tidak hanya menyangkut tambahan pasokan, tetapi juga pengawasan distribusi dari terminal hingga SPBU.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap kondisi penyaluran BBM di Makassar semakin tertib dan masyarakat dapat memperoleh BBM sesuai kebutuhan.