www.manggalanews.com – Makassar. Di negeri yang menjunjung tinggi adab dan nilai-nilai ketimuran, rumah ibadah seharusnya menjadi tempat paling damai untuk menenangkan hati dan menjauhkan diri dari pertikaian. Masjid bukan hanya bangunan fisik tempat umat menjalankan ibadah, melainkan simbol keteduhan, persaudaraan, serta ruang suci yang dijaga kehormatannya oleh masyarakat.

Namun realitas yang beredar di ruang digital belakangan ini justru memantik keprihatinan publik. Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan keributan terjadi di halaman masjid kawasan Polda Sulawesi Selatan. Rekaman berdurasi singkat tersebut memperlihatkan suasana panas, adu mulut, hingga dugaan kontak fisik antara sejumlah pihak yang berada di lokasi kejadian.

Dalam rekaman yang beredar, terlihat beberapa orang berusaha melerai pertikaian yang terjadi. Namun situasi tampak sudah memanas. Suara teriakan dan emosi yang meluap membuat suasana di lokasi berubah ricuh. Hingga kini, belum diketahui secara pasti kapan peristiwa tersebut terjadi. Video beredar tanpa keterangan tanggal, tanpa penjelasan kronologi lengkap, bahkan identitas seluruh pihak yang terlibat pun masih simpang siur.

Ironisnya, publik juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan seorang wartawati dalam keributan tersebut. Jika benar demikian, maka peristiwa ini tidak hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga menyentuh persoalan etika profesi jurnalistik yang selama ini dijunjung tinggi oleh insan pers.

Sebagai profesi yang memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat, jurnalis seharusnya hadir sebagai penyejuk informasi, pembawa fakta, serta pengawal nilai-nilai demokrasi dan etika sosial. Bukan justru menjadi bagian dari kegaduhan yang dipertontonkan di ruang publik.

Di media sosial, spekulasi berkembang liar. Berbagai narasi muncul tanpa verifikasi. Ada yang langsung menyimpulkan siapa yang salah, ada pula yang mencoba mengaitkan peristiwa itu dengan persoalan pribadi maupun profesional. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi yang benar-benar utuh mengenai duduk perkara sebenarnya.

Fenomena viral seperti ini menunjukkan bagaimana kekuatan media sosial mampu membentuk opini publik dalam waktu singkat. Potongan video yang berdurasi beberapa detik bisa memunculkan penilaian luas, bahkan sebelum aparat melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

Meski demikian, para pengamat hukum mengingatkan bahwa viralitas bukanlah alat pembuktian utama. Video yang tersebar hanyalah pintu masuk awal bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman lebih lanjut.

Jika merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat sejumlah pasal yang dinilai berpotensi berkaitan dengan peristiwa tersebut apabila nantinya terbukti memenuhi unsur pidana.

Para praktisi hukum menegaskan bahwa ketidakjelasan waktu kejadian bukan berarti proses hukum tidak dapat berjalan. Aparat tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan melalui berbagai metode, mulai dari identifikasi wajah dalam video, pemeriksaan saksi-saksi, penelusuran lokasi kejadian, hingga pengumpulan jejak digital dari penyebaran rekaman tersebut.

Di sisi lain, organisasi profesi pers juga dinilai perlu memberikan perhatian serius apabila benar terdapat insan media yang terlibat dalam keributan tersebut. Dunia jurnalistik dibangun di atas fondasi integritas, etika, dan tanggung jawab sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan lembaga ekonomi. Dalam menjalankan tugasnya, wartawan wajib menjunjung tinggi kode etik jurnalistik serta menghormati norma kesusilaan dan rasa kepatutan di tengah masyarakat.

Tokoh masyarakat dan Publik di Makassar pun mengimbau agar semua pihak menahan diri dan tidak memperkeruh suasana dengan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Mereka meminta masyarakat menyerahkan penanganan kasus kepada aparat berwenang agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap secara objektif. Transparansi penanganan kasus dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Di era digital saat ini, sebuah video dapat menyebar dalam hitungan menit dan membentuk persepsi luas sebelum fakta sebenarnya diketahui. Karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi viral serta tidak mudah terpancing oleh narasi yang belum tentu benar.

Peristiwa viral di halaman masjid kawasan Polda Sulsel ini pada akhirnya menjadi cermin bagi semua pihak. Tentang bagaimana ruang sakral bisa ternodai oleh emosi. Tentang bagaimana profesi yang dihormati dapat dipertanyakan ketika etika mulai diabaikan. Dan tentang bagaimana hukum diuji untuk tetap berdiri tegak di tengah derasnya tekanan opini publik.

Masyarakat tidak membutuhkan drama berkepanjangan. Yang dibutuhkan adalah kejelasan, ketegasan, dan penyelesaian yang adil berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya.